Dimaz Ankaa Wijaya
Peneliti di Blockchain Research Joint Lab Universitas Monash, Australia
Konsensus merupakan bagian penting dari sistem blockchain. Mata uang kripto yang dianggap sebagai pengejawantahan (implementation) teknologi blockchain tersukses sedunia, memiliki berbagai jenis model konsensus. Dua di antaranya adalah proof-of-work (PoW) dan proof-of-stake (PoS). PoW amatlah popular seiring makin terkenalnya bitcoin, sementara PoS hadir setelah berbagai kritik dan kecaman dialamatkan kepada para penambang bitcoin yang haus akan energi listrik. Lantas, apakah PoS adalah solusi?
Kontroversi PoW muncul karena konsumsi energi listrik yang dianggap berlebihan. Perangkat mining memang jenis peralatan elektronik kelas berat, karena setiap mesin akan “menghisap” ratusan hingga ribuan Watt setiap jam. Digabungkan dengan isu “listrik kotor” yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbasis energi fosil, maka para miner bisa dicap sebagai “musuh lingkungan”.
PoS: Perbaikan terhadap PoW
PoS lalu dianggap sebagai solusi yang lebih hijau, karena tidak melibatkan energi listrik secara berlebihan. Umumnya mereka hanya memerlukan perangkat komputasi ringan seperti komputer rumahan atau bahkan perangkat IoT sekelas Raspberry Pi. Beberapa sistem yang lebih baru seperti NEM dan Tron mengizinkan PoS yang dilakukan secara terdelegasi, yang artinya “menitipkan” stake kepada pihak lain yang memang menyediakan perangkat khusus yang bekerja selama 24 jam seminggu, tanpa henti sepanjang tahun.
PoS (ataupun variannya, delegated PoS) tampak lebih baik dari sisi konsumsi listrik. Namun keunggulan ini bukan berarti sistem PoS unggul segala-galanya daripada sistem PoW. PoW masih menjadi sistem konsensus yang menarik banyak pihak, karena dianggap lebih terdesentralisasi ketimbang PoS. Apa sebab?
Bayangkan sebuah mata uang kripto baru berbasis PoS yang sukses menyelenggarakan ICO (Initial Coin Offering). Meskipun dalam ICO semua pihak dapat berpartisipasi dalam ICO, dalam kenyataannya proses pendanaan ini hampir selalu dikuasai beberapa pihak.
Uang yang Maha Kuasa
Nah, para pemilik rente ini, yang pada akhirnya diberi sejumlah besar koin pada mata uang kripto baru tersebut, bisa menguasai konsensus. Padahal, di dalam konfigurasi konsensus baik PoW maupun PoS, selalu diasumsikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai lebih dari 50 persen kekuatan konsensus. Dalam hal PoS, tentunya diasumsikan bahwa tidak ada pihak yang memiliki lebih dari 50 persen koin, sehingga model konsensusnya dapat dijalankan dengan baik.
Ketika sebuah mata uang kripto berbasis PoS melakukan ICO, hal tersebut justru mengancam sistem konsensus yang diterapkan. Para pemodal besar bisa bersekongkol (jika jumlah mereka dapat dihitung jari) untuk menguasai mata uang kripto, menulis ulang informasi yang telah terekam di dalamnya, dan menendang transaksi yang mereka pandang tidak menguntungkan bagi mereka. Sistem PoS, dalam hal ini, rentan terhadap manipulasi orang-orang kaya.
Atau, patut diduga pula, bahwa sistem PoS akan dikuasai para pengembang. Di era sekarang ini, para pengembang semakin pelit dalam mendistribusikan koin-koin pra-penambangan. Ini artinya ada peluang lebih dari 50 persen koin masih tersimpan dalam dompet milik pengembang, dengan berbagai alasan. Dengan demikian sistem PoS juga rentan terhadap manipulasi pengembangnya sendiri.
Kickstart menentukan
Sistem PoS tidak akan sukses tanpa “kickstart” yang benar. Distribusi koin harus dilakukan secara hati-hati, tidak sekadar memberikannya kepada penawar tertinggi atau pembeli terbanyak, karena hal ini menentukan hidup-matinya sistem mata uang kripto yang diluncurkan.
Namun tentu saja, tidak banyak orang yang sadar akan hal ini. Mereka yang memasarkan konsensus PoS sebagai solusi yang lebih baik daripada PoW hampir tak pernah memasukkan informasi tentang potensi permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Tapi, bukankah itu memang tugas para pemasar? Menjadi tugas kitalah untuk menganalisis dan memeriksa bagaimana solusi PoS dijalankan dalam skenario nyata, bukan sekedar tulisan di dalam kertas putih (whitepaper) belaka.
DPOS: Pecahkan Masalah dengan Menambah Masalah
Delegated proof-of-stake (DPoS), seperti yang telah dijelaskan pada awal artikel ini, berusaha menyederhanakan proses PoS, sekaligus mempercepat proses konsensus. Mengganti PoW dengan PoS bukan berarti bahwa proses konsensus akan berjalan lebih cepat, karena banyak pihak yang terlibat dalam konsensus. Maka jadilah DPoS. Sistem delegasi (perwakilan) menciutkan jumlah pihak yang terlibat dalam konsensus, sekaligus mempercepat sistem konsensus layaknya demokrasi perwakilan dalam lembaga DPR sana, alih-alih melakukan pemilu setiap kali keputusan terkait negara akan diambil.
Namun DPoS nyatanya bukanlah solusi terbaik. Kasus EOS misalnya. Seorang “wakil” yang lalai menjalankan tugasnya membuat sistem EOS “kebobolan” 2,09 juta koin. Demikianlah, sistem DPoS justru mencerminkan bagaimana desentralisasi terbatas memiliki celah keamanan sebagaimana sentralisasi, yang justru hendak dihilangkan dalam sistem blockchain. []
