Vitalik Buterin Desak Korea Selatan Ringankan Regulasi Blockchain

135
IKLAN

Pendiri Ethereum Vitalik Buterin dan sekelompok pembuat hukum mendesak pemerintah Korea Selatan (Korsel) meringankan regulasi bagi industri blockchain. Buterin dan kelompok tersebut menyebutkan, hukum yang berlaku saat ini terlalu mengekang dan menghambat inovasi.

“Blockchain adalah teknologi yang bisa dijalankan tanpa kripto, tetapi tidak ada kripto tanpa blockchain. Blockchain publik sangat bergantung kepada kriptografi, sehingga kripto sangat perlu,” kata Buterin dalam pertemuannya dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel) belum lama ini.

Himbauan Buterin tersebut menanggapi posisi pemerintah Korsel tentang “blockchain, bukan Bitcoin.” Pejabat-pejabat Korsel berulang kali mempromosikan blockchain tetapi merendahkan kripto dan melarang initial coin offering (ICO).

Buterin mengatakan, kripto dan blockchain saling terjalin dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, pendiri Ethereum tersebut juga menjelaskan ICO mulai memperbaiki citra buruk mereka setelah sejumlah scam (penipuan) berhasil dibongkar.

“ICO sudah membaik, dan akan terus membaik di masa depan,” jelas Buterin.

Perihal musim dingin kripto, Buterin mengatakan, masa-masa ini baik bagi perkembangan industri sebab membersihkan sektor kripto dari oknum-oknum penipu dan memisahkan proyek-proyek yang serius membangun secara jangka panjang.

“Skandal-skandal kripto akhir-akhir ini dan resesi pasar yang terjadi mengungkap proyek-proyek mana yang ternyata penipuan dan mana yang asli,” tambah Buterin.

Hal tersebut juga diutarakan pendiri Reddit Alexis Ohanian, seorang investor awal di Coinbase. Pada Februari tahun lalu, Ohanian berujar investor Bitcoin tidak perlu patah semangat oleh bear market yang panjang, sebab pembersihan yang terjadi baik bagi kesehatan industri blockchain.

“Para spekulan sudah minggat dan itu baik, sebab orang-orang yang sekarang membangun kripto adalah yang benar-benar percaya. Mereka membangun infrastruktur yang akan membuat kripto semakin bagus,” tutur Ohanian.

Pemerintah Korsel, di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, melarang ICO dan mencabut keringanan pajak bagi bisnis kripto, sebagai tanggapan terhadap sejumlah penipuan kripto besar.

Regulasi pemerintah Korsel yang keras terhadap uang digital mengakibatkan protes di komunitas kripto Korea Selatan. Komunitas tersebut terus bertumbuh meskipun aturan mengenai kripto di Korsel terbilang kolot.

Di negara lain, pembuat hukum di Amerika Serikat dan Perancis mendesak pemerintah masing-masing negara untuk mulai merangkul blockchain dan kripto dengan alasan teknologi inovatif dapat mendongkrak ekonomi.

Dua anggota parlemen Perancis ingin negara tersebut investasi sebesar 500 juta euro di program blockchain dan menjadikan Perancis sebagai “negara blockchain.” Pembuat hukum di Amerika Serikat (AS) juga mengenalkan legislasi demi mendorong adopsi kripto di AS. Anggota Kongres Darren Soto dan Ted Budd menyoroti potensi besar yang dikandung kripto dan blockchain.

“Uang kripto yang virtual dan teknologi blockchain yang mendasarinya berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kita harus memastikan AS ada di depan,” jelas anggota kongres tersebut. [ccn.com/ed]

 

Ikuti media sosial kami

Ingin Beriklan? Klik di Sini